Pemerintah saat ini terus berupaya menggenjot program pengembangan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan campuran Bahan Bakar Nabati (BBN) bioetanol. Hal ini sebagai upaya untuk mencapai target net zero emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menjelaskan bahwa pengembangan BBM dengan campuran bioetanol sejatinya bukan kebijakan baru. Pasalnya, di dalam pemerintahan sebelumnya program ini juga sudah digalakkan.

“Sudah ada roadmapnya, juga sudah jelas di dalam regulasi tersebut kemudian sekarang mungkin sejalan dengan apa yang menjadi komitmen pemerintah untuk mencapai NZE di 2060 ini salah satu instrumen yang akan dipakai baik untuk sektor transportasi https://lahankasterbaik.quest/ utamanya,” kata dia dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Selasa (30/1/2024).

Meski demikian, persoalannya saat ini masih berkutat pada sisi kesiapan bahan baku bioetanol. Adapun berdasarkan catatan Komaidi, kapasitas pasok di dalam negeri baru sekitar 5-6%.

“Karena bahan bakunya juga beririsan dengan kebutuhan pangan jadi ada trade off, ya nanti antara bagaimana alokasi untuk kebutuhan keamanan pangan dengan untuk yang ini energi untuk dalam hal ini etanol,” ujarnya.

Sependapat dengan Komaidi, Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan pemerintah telah memiliki visi untuk mengembangkan sumber energi terbarukan di dalam negeri. Salah satunya yakni pengembangan bahan bakar ramah lingkungan dengan campuran bioetanol.

“Tahun depan sesuai Permen ESDM nomor 12 tahun 2015 itu sudah harus 20% apa kandungan bioetanol kita,” kata Saleh.

Menurut Saleh, campuran E20 ini nantinya tidak hanya dimasukkan ke dalam BBM jenis Non PSO seperti Pertamax namun juga akan dimasukkan ke dalam BBM jenis PSO seperti Pertalite.

“Jadi Non PSO apa itu yang seperti Pertamax, Pertamax Dex, maupun yang PSO Pertalite itu juga sudah harus mengandung komponen E20 sebetulnya kalau kita bicara regulasi,” kata Saleh.

Namun, Saleh mengakui dari sisi kesiapan infrastruktur dan pemasok bahan baku serta produksi, saat ini belum optimal. Adapun, saat ini potensi pemanfaatan fasilitas pabrik fuel grade ethanol baru mencapai 60 ribu kiloliter dari 4 perusahaan, hanya saja yang mampu diproduksi saat ini baru mencapai 40 ribu KL.