Siap-Siap, Aksi OJK Bakal Bikin Ratusan BPR Lenyap

Ilustrasi BPR (Designed by Freepik)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sedang melakukan “pembersihan” terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR) atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), dalam rangka penguatan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan, akan ada pengurangan sekitar ratusan BPR/BPRS lagi dalam prosesnya.

Saat ini, jumlah BPR di Indonesia sebanyak 1.566 bank pada Maret 2024, menyusut 57 bank dari Desember 2021 yang tercatat masih sebanyak 1.623 BPR.

“Memang arah pengembangan BPR selanjutnya berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, memang kami akan terus lakukan konsolidasi penguatan terhadap BPR melalui proses merger dan lain-lain,” jelas Dian dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK secara virtual, Senin (13/5/2024).

Itu dilakukan tidak hanya dengan mencabut izin usaha (CIU), tapi juga merger antara sejumlah BPR/BPRS yang dimiliki oleh satu pemilik, dalam rangka penerapan Single Presence Policy (SPP). Ini dalam rangka memperkuat permodalan BPR/BPRS.

Dian mengungkapkan saat ini OJK telah menyetujui penggabungan BPR/BPRS hingga Maret 2024 sebanyak 43 BPR/BPRS menjadi 14 BPR/BPRS. Masih ada sebanyak 25 BPR/BPRS lagi yang akan konsolidasi menjadi 8 BPR/BPRS.

Kemudian, terdapat 32 BPR/BPRS dalam pemenuhan kelengkapan dokumen konsolidasi menjadi 10 BPR/BPRS.

Dengan proses pengurangan BPR/BPRS dalam rangka penguatan ini, Dian memaparkan bahwa data statistik justru menunjukkan bahwa industri BPR konsisten bertumbuh positif, seperti pertumbuhan kredit 9,42%, dana pihak ketiga 8,60%, dan aset 7,34% secara tahunan per Maret 2024.

“Jadi sebetulnya konsolidasi BPR ini terbukti memperkuat ketahanan permodalan tentu juga penerapan tata kelola, sehingga justru nilai tambah BPR dan masyarakat itu justru akan semakin meningkat,” terangnya.

Hal ini juga sejalan dengan mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan penguatan-penguatan fungsi BPR/BPRS menyerupai bank umum, seperti dapat go public dan ikut berpartisipasi dalam sistem pembayaran.

“Jadi memang kita terus melakukan itu, saya yakin dalam waktu bersamaan juga memberi perlindungan ke masyarakat bahwa BPR yang beroperasi BPR yang sehat yang bebas dari segala jenis kelemahan termasuk segala jenis fraud. Jadi memang kita dalam tahap 1-2 tahun ini mungkin pembersihan dulu sehingga BPR nanti betul-betul akan menjadi kuat,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa penguatan ini harus dilakukan karena BPR merupakan “garda terdepan” pengembangan ekonomi masyarakat seperti UMKM, usaha perorangan, masyarakat kecil dan sebagainya. Dalam hal ini, BPR hendak dibentuk sebagai community bank yang melayani masyarakat kelas bawah.

kas138

Leave a Reply Cancel reply